Dewan Pembina

Lahir di Sumatera Barat pada tahun 1955, Azyumardi Azra saat ini adalah Guru Besar Senior Sejarah Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, dimana ia menjabat sebagai rektor selama dua periode dari tahun 1998 hingga 2006. Sebagai sarjana terkemuka, ia menerima dua gelar MA (1988, 1989), sebuah MPhil (1990) dan PhD (1992) dari Columbia University, New York dengan disertasi “The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Networks of Middle Eastern and Malay-Indonesian `Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries”. Dia mendirikan jurnal Studia Islamika pada tahun 1993 dan menjadi pimpinan redaksi. Ia telah menulis banyak buku tentang Islam Indonesia dan menjadi profesor tamu di Oxford University (1994-95) dan New York University (2001), serta telah memberi kuliah di seluruh dunia. Berbagai penghargaan juga pernah diraihnya, antara lain Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005 dan Commander of the Order of the British Empire (CBE) pada 2011.

Goenawan Mohamad adalah seorang penyair, penulis, pustakawan, dramawan, kolumnis, kritikus dan aktivis hak asasi manusia yang terkenal. Dia adalah pendiri dan editor lama majalah berita mingguan TEMPO Indonesia (1971-1993 dan 1998-1999). Ia juga pendiri Institut Studi Arus Informasi (ISAI) yang mengkampanyekan kebebasan berekspresi dan Komunitas Salihara, sebuah kompleks seni dan teater. Pada 1999, ia dinobatkan sebagai "Editor of The Year" oleh majalah World Press Review. Pada tahun 1998, ia adalah salah satu dari empat pemenang CPJ International Press Freedom Award dan pada tahun 2006 ia menerima penghargaan bergengsi Dan David Prize. Ia adalah salah satu pendiri Yayasan Lontar, sebuah kelompok penulis Indonesia dan merupakan anggota dewan penasehat internasional dari kelompok hak asasi manusia ARTICLE 19. Ia lahir di Batang, 29 Juli 1941.

Todung Mulya Lubis adalah pengacara hak asasi manusia paling terkenal di Indonesia serta pendiri dan mitra senior Lubis Santosa & Maulana. Ia memperoleh gelar LL.M dari University of California di Berkeley (1978) dan Harvard University (1987) dan gelar doktor (JSD) dari UC-Berkeley (1990). Dia adalah pendiri Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dan telah mengadili beberapa kasus pencemaran nama baik paling terkenal dalam sejarah Indonesia baru-baru ini. Dia adalah dosen tetap di fakultas hukum di Jakarta, Yogyakarta, dan Medan dan duduk sebagai dewan direksi dari banyak organisasi nirlaba. Beliau menjabat sebagai dewan internasional di  International Crisis Group (2002-2008) dan saat ini menjabat sebagai ketua dewan eksekutif Transparency International Indonesia (TI). Beliau juga merupakan pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); Pusat Reformasi Pemilu (CETRO); Yayasan TIFA; IMPARSIAL; Indonesia Procurement Watch dan Indonesia Corruption Watch. Dia juga menjabat sebagai dewan pembina dibanyak organisasi hak asasi manusia regional.

Pendiri Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Sekolah Hukum Jentera yang independen. Beliau memperoleh gelar PhD dari University of Washington School of Law, AS dan gelar master (LLM), dengan predikat sangat istimewa, pada bidang Hukum dalam Pembangunan dari University of Warwick, Inggris, pada tahun 2002. Beliau meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1999. Menjabat sebagai Direktur Eksekutif PSHK (2003-2007) dan penasihat Kejaksaan Agung Indonesia (2005-2007), MPR (2007), dan Dewan Perwakilan Daerah (2007-2009 ). Bivitri melakukan sejumlah studi dan menulis rekomendasi kebijakan yang diterima dengan baik, seperti Cetak Biru Pengadilan Hak Asasi Manusia (2005), Cetak Biru dan Rencana Aksi Reformasi Pengadilan Niaga (2003), Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Khusus. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (2003), dan Penelitian tentang Reformasi Konstitusi Indonesia (1999).

Endy Bayuni adalah editor senior di The Jakarta Post dan menulis kolom reguler tentang politik Indonesia, budaya politik yang berkembang, Islam, demokrasi, hubungan luar negeri, ASEAN, pembangunan ekonomi, dan perubahan media landscape. Ia juga menulis untuk publikasi asing, termasuk New York Times, situs web majalah Foreign Policy, Washington Post/Newsweek Blog, dan Straits Times of Singapore. Tugas utamanya yang lain adalah melatih jurnalis baru dan menyelenggarakan lokakarya penulisan bahasa Inggris untuk profesional Indonesia. Ia terlibat dengan berbagai organisasi, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Indonesia dan Aliansi Pers Asia Tenggara (SEAPA) yang berbasis di Bangkok . Pada 2012, ia membantu mendirikan International Association of Religion Journalists (IARJ) dan menjabat sebagai anggota dewan direksi. Dia memulai karir reportasenya pada tahun 1983, menghabiskan tujuh tahun bertugas di Reuters and Agence France-Presse (AFP) dan menjadi pimpinan redaksi untuk The Jakarta Post pada 2004-2010.

Alissa Wahid, adalah seorang psikolog keluarga terlatih dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Dia paling dikenal karena karyanya di sektor sosial tentang multikulturalisme, demokrasi dan hak asasi manusia dan gerakan Muslim moderat di Indonesia. Dia adalah Direktur Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia (JGI), yang menampung ribuan aktivis tingkat lokal di lebih dari 100 kota di Indonesia, bekerja untuk mempromosikan dialog dan pemahaman antaragama, kewarganegaraan aktif, demokrasi dan hak asasi manusia. Wahid telah menerima banyak penghargaan dan pengakuan internasional, termasuk Shine on Award (2015), Global Women's Leadership from Eisenhower fellowship (2015), Marketeer's 2016 Women Awards, dan King Abdullah bin Abdulaziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID) pada 2016. Pada 2019, ia diangkat sebagai duta besar Indonesia untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).